undang undang narkoba terbaru 2014. Download pdf di. undang undang narkoba terbaru 2014

Undang-Undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru : Undang-undang RI. Rp100. 11 tahun 2014. Narkotika sendiri, sesuai Undang-Undang No. go. Merujuk pada peraturan tersebut, memperhatikan Pasal 13 ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK–237/PMK. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keseh atan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; 202 1 , No. UU No. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik. Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan masalah bagaimana sanksi atas tindak pidana. KUALA LUMPUR - Impor dan penggunaan produk yang mengandung ganja untuk tujuan medis diperbolehkan di Malaysia asalkan mematuhi hukum. ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika). kitab suci atau simbol keagamaan. TATA CARA . , keputusan perubahan pada Undang-Undang Narkotika berada di Komisi III DPR RI, namun perkembangan terakhir terdapat rencana. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah sebuah regulasi hukum yang sangat penting dalam dunia kreatifitas, intelektualitas, dan industri hiburan. Selanjutnya, peraturan bersama tentang. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1753 - 6 - LAMPIRAN. RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR . 2020. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran 2. Kepala Badan Narkotika Nasional Petrus R. 293, TLN No. khusus yang mengatur masalah tindak pidana narkotika. kemkes. Dalam Undang-Undang ini juga diatur BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. undang-undang tersebut. 4 Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Narkotika. Keempat, substansi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika. “Barang bukti narkoba yang disita pada 2021 adalah 3,31 ton metamfetamin (sabu), 115,1 ton ganja, 50,5 hektare lahan ganja dan 191. Badan / Pengarang. Unduh Version Diunduh 17797 Ukuran Dokumen 0. Sebab, masih banyak ditemukan berbagai kasus narkotika yang melibatkan oknum aparat penegak hukum yang mematok “tarif”. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961. Kebijakan Formulasi Undang-Undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia, Jurnal Belo, Vol. ABSTRAK PERATURAN. Menurut Cahyani Suryandari, S. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, beserta Protokol mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085); 3. Dengan demikian saat ini Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda. com - Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) membantah tembakau diperlakukan sama dengan zat adiktif lain seperti narkotika dan Psikotropika di dalam RUU Kesehatan. ham. sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Anggara, S. 536). Permenkes No. PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA . 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN. Buku Undang-undang Narkotika Dan Psikotropika Edisi Terbaru karya Tim Fokusmedia. (DND) Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2009. 13, LN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) mengindikasikan kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. U. 19. 0. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 16. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu dari banyaknya perundangan pidana khusus yang tersebar di luar KUHP. 4 Pencegahan penyebaran narkotika hingga kini masih sulit penanganannya, karena hampir seluruh penduduk yang ada di dunia dapat dengan mudah memperoleh narkotika. 5. E. Kata Kunci: Narkotika, Keadilan, Rehabilitasi. Read in English. Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif. 00 KB Jumlah Dokumen 1 Dibuat Senin, 9 Mei 2022 Diperbarui Selasa, 4 April 2023 Permenkes 9 Tahun 2022. Menurut Khairy, undang-undang yang berlaku di Malaysia saat ini, yakni Undang-Undang Narkoba Berbahaya. Pengedar Narkoba . 2. Jadi perbuatan pidana yang dilakukan anak melanggar Undang-undang Narkotika,. 80 TAHUN 2014 TENTANG . 5602, LL SETNEG: 25 HLM. UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah menyebutkan definisi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 (UU/2009/35) (2009) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 1927 No. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,maka kualitas sumber daya manusia Indonesia. 3 f. 4, BN. Pasal 17 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik. Undang-Undang tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 9, LN. Kebijakan itu salah satunya melalui reorientasi kebijakan penegakan hukum dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di kesempatan yang sama, Kepala Kantor Bea Cukai Ngurah Rai,. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67,. Undang -Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA I. kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melalui Direktorat Hukum Deputi Hukum dan Kerja Sama menghadiri Rapat Konsinyering Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 102, TLN NO. Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintetis bukan Narkotika, yang. 2014. Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban . Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah obat yang merupakan singkatan dari narkotika,. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. kepri. Draft Rancangan Undang-Undang Narkotika 2022. Meskipun Undang-Undang No. Silakan unduh: Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta Wed, September 27, 2023. bahwa: Hakim yang memeriksa perkara. PENDAHULUAN A. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Biasanya pelaku yang dihukum mati ini adalah pengedar yang membawa narkotika lebih dari 1 kilogram atau 5 pohon golongan I (pasal 114 ayat (2), pasal 112 ayat (2), pasal 132 (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika). Undang-undang (UU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-UndangJenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan undang-undang paling terbaru dari pengaturan narkotika di Indonesia. Wajah Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah lusuh. kemkes. Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Ment eri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; 20 22 , No. Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-UndanganUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . di panti rehabilitasi dan yang terbaru adalah dengan. Meski demikian, secara yuridis materiil, terhadap barang sitaan yang telah dirampas oleh Putusan Pidana dimungkinkan dilakukan upaya hukum derden verzet atau perlawanan pihak ketiga seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (“UU Narkotika”), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang. 2020/No. Jihan. 35 tahun 2009 tentang narkotika. RENCANA KEBUTUHAN TAHUNAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR . Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. 29/09/2023, 20:41. Tujuan dari undang-undang ini sendiri yaitu untuk melindungi hak-hak anak dari segala. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan Undang-Undang yang terbaru dan yang terakhir dalam perang terhadap narkoba. Dengan demikian, apabila akhirnya korban penyalahguna narkoba juga terbukti menjadi pengedar, ia tetap memiliki hak untuk direhab sebelum menjalani hukumannya sebagai pengedar narkoba. Upaya legalisasi ganja medis juga pernah disuarakan Dwi Pertiwi, ibu dari Musa IBN Hassan Pedersen, anak laki-laki berusia 16 tahun yang mengidap cerebral palsy. Sedangkan pengertian psikotropika menurut Undang undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yaitu: “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara. RAPAT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA DI BADAN. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2010 tentang : PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL SEMA_04_2010 (Narkotika)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan yang mengatur tekait dengan Psikotropika dan bagaimana penerapan sanksi pidana bagi pengedar, pemakai dan pemilik, pengguna Psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Mencabut : Permenkes No. Narkotika adalah zat. Setelah disepakati seluruh fraksi, DPR memutuskan membentuk Panitia Kerja atau. Undang-undang ini telah disahkan, dengan adanya undang-undang ini akan memperkuat kelembagaan Badan Narkotika Nasional sebagai landing sector. Berdasarkan UU Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU No. Padahal, DPR sudah mengancam bila tidak segera menyodorkan draf dan naskah akademik, DPR bakal mengambil hak usul inisiatif terhadap revisi UU Narkotika. BNN. Download pdf di. Akan tetapi penjatuhan pidana denda terhadap terdakwa tidaklah tepat. Mempercepat Revisi Undang-Undang Narkotika. Penggunaan narkoba tidak hanya memiliki dampak. Latang Belakang Masalah Indonesia mempunyai tujuan secara konstitusional agar tercipta dan terwujudnya masyarakat yang sejatehra, adil, dan makmur secara merata Pancasila dan Undang-Undang asar 1945. Undang-Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009 di Jakarta oleh Presiden Doktor Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Pasal 111 s/d 147 Undang-undang Narkotika. Artikel Terbaru. SuaraMalang. Judul. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. UNDANG-UNDANG TENTANG PSIKOTROPIKA. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Undang-undang No. Intisari Jawaban. Hanya saja, pemerintah hingga saat ini belum menyodorkan naskah akademik dan draf RUU ke DPR. yang melakukan pendampingan terhadap pengguna narkotika. Dalam proses persidangan, Teddy Minahasa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum terkait kasus peredaran narkoba. Penyaluran maupun penggunaan narkotika secara legal telah diatur dalam undang-undang. sus. Metro. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini. [1] Jepang memiliki sistem hukum hukum sipil dengan enam kode hukum, yang sangat dipengaruhi oleh Jerman, pada tingkat lebih rendah oleh Prancis, dan juga disesuaikan dengan. 743 pil. **) Pasal 20 (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undangundang. Contoh : ganja, h3roin, kokain, morfin, dan opium. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian kami di atas maka terhadap keluarga sedarah atau semenda. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangMengingat : 1. ID – Jakarta, Rencana revisi Undang-undang No. A. (2) Susunan Dewan Perwakilan rakyat diatur dengan undang­undang. PP No. kemkes. Narkoba, atau dengan kata lain konsumen Narkoba atau permintaan akan Narkoba oleh penduduk di Indonesia usia 10-59 tahun yang pernah menggunakan Narkoba setahun terakhir6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang. Membebaskan terdakwa ANDRI KUSTIANDI Bin DIDI MUHARAM dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. Jumlah Halaman-Berat. Dalam Undang-undang tersebut, pelaksanaan tugas dan. 35 Tahun 2009 tentang narkotika itu bisa dimodifikasi dalam rangka menjustifikasi pelaku kejahatan NPS. 40/2013: Negara Lindungi Saksi, Pelapor, Jaksa dan Hakim Kasus Pidana Narkotika Oleh : DESK INFORMASI SETKAB 08 Juni 2013 Sesuai deng an amanat Undang-Undang Nomor 35. 000. Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. PERATURAN MENTERI KESEHATAN . UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. (2014:11) Untuk perumusan sanksinya yaitu memakai (1) pasal 126 uu nomor 35 tahun 2009 sistem. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Syarat Rehabilitasi Narkoba Berdasarkan Undang-Undangdalam Lampiran I Undang -undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri. Republik Indonesia, Undang-undang Narkotika, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062. Peraturan hukum yang mengatur tentang narkotika. Dilaksanakan Oleh (Peraturan Pelaksana) : Peraturan Pemerintah Nomor 40. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. News. bertugas memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan narkoba di Amerika Serikat . Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. TEMPO. Melalui kewenangan dan kebijakan penyelesaiaan permasalahan narkotika, deretan korban salah tangkap, rekayasa kasus,Undang-undang (UU) NO. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana. Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKAUndang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang PSIKOTROPIKAPeraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2 Perbuatan Memiliki Ganja. persyaratan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN No. Dalam bagian pembahasan pada tulisan ini, penulis mencoba mebandingkan undang-undang narkotika yang pernah berlaku di Indonesia dimulai dari Undang-undang nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika sampai dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Terbaru. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Sebelum menyimak perbedaan Pasal 112 dan 114 UU Narkotika, mari kenali lebih dalam soal narkotika terlebih dahulu. Bagaimana peraturan perundangan jika seseorang menanam ganja. Kebijakan publik. 2, Desember 2020. Undang-Undang No.